Sabtu, 28 Agustus 2010

REPDEM "Buyar Harus Pro rakyat kecil:


Kebumen, 25 Juli 2010

Kondisi tahun 2010 ini Kebumen, sangat tidak menjadikan Kebumen Beriman ini menjadi kota yang maju dan beradaya saing di era globalissi dan pasar bebas ini serta AFCTA ini. Siap tidak siap harus bisa menerima keputusan MDGs di Bali th 2004.
Kebumen yang termasuk menjadi sasaran tersebut, sangatlah berat dengan kondisi 64 % garis kemiskinan, selain itu ada tantangan berat bagi perjalanan proses kehidupan yang berjumlah 1,2 juta penduduk ini.
Maka perlu dirubah wajah baru tersebut menjadi tegar, Kabupaten Kebumen yang kota kecil mengandung banyak problematika, sehingga banyak orang Asli Kebumen yang lari dari kenyataan hidup Kebumen, karena ada image bahwa hidup di Kebumen itu tidak percaya diri.

Menurut DPC REPDEM Kebumen karena ada:

1. Adanya sistem struktur tata kelola pemerintah, sehingga rapuh dan tumpang tindih dalam implementasi pemerintahan Kebumen, legislatif erat SKPD tak mampu menerjemahkan, sehingga yang terjadi pemaksaan program pembangunan tidak disesuaikan dengan kebutuhan rakyat.

2. Pengelolaan SDA dan penempatan SDM yang belum pas, sehingga banyak potensi daerah yang di eksploitasi tanpa merugikan masyarakat Kebumen.

3. Adanya perencanaan pelaksanaan pembangunan dengan bersama-sama masyarakat, pengusaha, partai politik, DPRD dan pihak masyarakat.

Daerah yang termasuk basis politik suhu pendek ini, dan juga Zona perlintasan ini sangat tidak memungkinkan untuk menjadi daerah ini maju dan menjadi transit untuk daerah lain. Penduduk yang mayoritas 85 % pertanian ini sangatlah miskin sehingga akan mempengaruhi wajah Kebumen yang selama ini menjadi sebuah wacana kemiskinan
1. Dibidang pembangunan, agar kebijakan pemerintah pusat yang membelenggu, sehinga banyak produk hukum baik PP, UU atau kebijakan daeah yang tidak ssuai dengan kebutuhan rakyat.
2.Biaya pendidikan mahal. hapus sekolah RSBI, dengan membuat kebijakan Dikpora dan Depag harus memihak pada nasib pendidikan dan guru, serta kurikulum berbasis kebutuhan muatan lokal.
3. Menghapus format pendidikan yang hari ini menganut paham kapitalistik diganti dengan nilai kerakyatan.
4.Dibidang hukum; harus bisa adanya ketegasan supermasi/penegakan hukum yang tegas kepada siapapun, dengan memberantas mafia peradilan dan markus hukum yang beredar baik di kejaksaan, kepolisian dan di tempat-tempaat layanan publik. Baik sistem maupun oknum,.
5. Tidak adanya penjualan aset-aset kekayaan alam Kebumen, yang menjadi kekayaan warga Kebumen. Sebab kekayaan alam kita adalah sebuah warisan turun-temurun utnuk nasib anak cucu kita. Sebab dengan merusak alam akan bisa menghancurkan peradaban asli masyarat
6. Adanya masterplan RPJM yang bertahaap 5 tahun yang disesuikan dengan kondisi sebelumnya tahun 2010 diteruskan dengan program lama yang tidak bertentangan dengan RPJM, PRPP, pembangunan 5 tahunan atas evaluasi melalaui LKPJ
Kondisi pelayanan publik yang 5 hari kerja, sangat mengganggu kebutuhan pelayanan publik, dan kualitas pelayanan, sehingga sering adanya kekecewan rakyat dalam baik di Sipil, Kepolisan, dengan memperbaiki sistem administrasi
7. Adanya pengganguran dengan membuka lapangan kerja yang tidak merugikan warga dengan sistem kesejahteraan dan kebersamaan anaar pemilik perusahaan dengan pekerja, sehinga tidak adanya ketidakdilan upah gaji dan kesejahteraan para kerja di Kebumen dengan UMR/UMK 700 per/
8.Perlu adanya peningkatan APBD dari sekor pertanian, selama ini hanya RSU dan pajak retribusi yang menjadi andalan, sehingga yang terjadi, defisit anggaran 76 milyar pada tahun 2009 kemarin.

1 komentar:

  1. Masalah Internal DPC Berlarut-larut
    Repdem Kebumen Kirim Surat Keprihatinan ke Megawati

    Kebumen, CyberNews. Berlarut-larutnya persoalan yang melanda internal DPC PDI Perjuangan Kebumen mengundang keprihatinan sejumlah pihak. Salah satunya disampaikan organisasi sayap partai tersebut yakni DPC Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Kebumen.

    Melalui ketuanya Eko Wahyudi, Repdem mengirimkan surat keprihatinan kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Hj Megawati Sukarno Putri agar ada langkah penyelematan partai. Dalam surat tersebut, Eko Wahyudi mengharapkan agar segera tersusun
    kepengurusan partai secara definitif demi berjalannya idiologi partai dan program kerja serta penemuan akar masalah.

    Selain itu, juga perlu adanya rekonsiliasi dengan cara duduk bersama tanpa melihat suka dan tidak suka serta mengabaikan kepentingan sempit.

    "Bersama semua lini baik di struktrual dan non struktur untuk bekerjasama, serta saling menghargai pendapat sebagai kekuatan bersama demi kemajuan Kebumen," ujar Eko Wahyudi, Senin (23/8).

    Berdasarkan catatan, hingga saat ini kepengurusan baru DPC PDIP Kebumen belum terbentuk secara definitif sejak Konfercab yang digelar pada 31 Juni 2010 lalu gagal menetapkan ketua periode 2010- 2015. Bahkan, DPD Jateng pun tidak bisa menyelesaikan dan mengambil langkah solusi membawa persoalan tersebut ke tingkat DPP.

    Namun sampai saat ini keputusan akhir masih belum jelas mengenai kepengurusan paska kepemimpinan Dra Hj Rustriningsih MSi. "Tanpa adanya langkah penyelamatan partai, kami khawatir akan berdampak buruk baik secara internal maupun eksternal partai," imbuh Eko.

    Untuk itu Eko menambahkan, secara internal perlu adanya solusi penataan partai, sehingga akan berjalan kembali program-program partai yang menyentuh rakyat bawah.

    Sementara, secara eksternal, perlu bangunan kuat untuk menggagas dan mengawal roda penyelenggaraan pemerintahan di Kebumen lima tahun ke depan di bawah kepemimpinan Buyar Winarso SE-Djuwarni AMd Pd yang masih masih mencari format pembangunan itu agar lebih pro rakyat.

    BalasHapus