Hilangnya Kedaulatan Rakyat KebumenPASCA PILKADA KEBUMEN

Hilangnya Kedaulatan Rakyat Kebumen

Oleh: Eko Wahyudi

Kedaulatan rakyat adalah sebuah kepemilikan utuh bagi penguasa kedaulatan yaitu bernama rakyat. Kedaulatan rakyat adalah nilai tertinggi dalam suatu sistem tata geo kekuasaan dalam tata pemerintahan yang demokratis Pancasilais ini.
Kedaulatan rakyat adalah sebuah hak rakyat atas penyelenggaraan penguasa.

Pilkadal Kebumen 2 putaran yang masih menyisakan konflik berkepanjangan dan ketidakpercayaan rakyat dengan pemerintah Kebumen, hal ini berakibat pada tidak adanya ruang ketenangan bagi rakyat. Oleh karenanya perlu ada solusi dari proses Pilkada 2 putaran, yakni Proses adanya de-demokratisasi Pancasila atas proses perwujudan kepemimpinan pemerintah Kebumen yang berbasis kerakyatan dengan didasarkan pada Partisipatif masyarakat.

Hak atas kuasa yang sudah menjadi kewajiban bagi rakyat untuk bisa terlayani oleh abdi rakyat atau penguasa. Kebumen 5 tahun kedepanperlua melayani dengan memberikan service kepada rakyat.
Keberadaan kedaulatan rakyat hari ini hilang di Kabupaten yang berdaulat, akibat adanya
1. Pertama, kesalahan pemahaman sistem kuasa penyelenggaran absolud dengan mengorbankan rakyat atas nama pembangunan oleh penguasa.
2. Kedua, penerapan sistem yang tidak berdasar atas keinginan kedaulatan rakyat, tapi atas keinginan penguasa.
3. Ketiga, tertutupnya ruang akses kedaulatan rakyat dengan pemegang kuasa, karena sistem keterbukaan pemerintah partisipatif rakyat dengan pemerintah.
Pasca gejolak Pilkada 2010 dengan 2 putaran yang menghebohkan masyarakat dunia media dan akses pada politk nasional ini. Adalah cerminan pelaksanaan Pilkadal yang harus dievaluasi dan diperbaikai atas konflik rakyat Kebumen. Konflik rakyat Kebumen adalah bagian dari demokrasi Neoliberal pada Pilkadal. Oleh karenanya bisa direvisi dan diganti sesuai dengan kebutuhan atas hak-hak dasar bagi kedaulatan rakyat Kebumen.


Pilkadal 2010 dengan 2 putaran masih tersisa pengaduan pelanggaran Pilkadal adalah sebuah dinamika politik untuk menuju Kebumen Beriman Hari ini kedualatan rakyat telah punah dan hancur akibat sistem “Demokrasi Neoliberal atau demokrasi yang lebih pada mementingkan kebebasan baru para elit dalam mencapai kuasa.

Sehingga yang terjadi hanya sebuah transaksi politik penguasa dengan rakyat. Tapi kedaulatan rakyat tidak dimaknai dengan memberikan pelayanan rakyat Kebumen secara maksimal dan memberi solusi apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan rakyat, misalkan; dengan mencegah kesewenangan pemerintah untuk memanfaatkan kekuasaan dengan inovasi pembangunan APBD untuk rakyat, mencegah kenaikan BBM, memudahkan askses pendidikan, memberikan ruang gerak ekonomi, menjaga kearifan budayda lokal dari sebuah bentuk benteng kebudayaan luar Kebumen.

Pilkadal 2010 sebagai momentum perolehan kekuasaan ini lebih memfokuskan sebuah komitmen untuk melaksanakan tugas-tugas pejabat pemerintah kepada rakyat. Rakyat adalah yang berkuasa, bukan pemerintah, PNS, DPR ataupun para calon Bupati.

Kekuasaan hak atas kepemilikan kadaulatan hendaknya bisa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah penyelenggaraan pemerintah. Bentuk memanfaatkan dan menindas atas kehendak kepentingan penguasa.

Kebumen 5 tahun kedepan hendaknya ada proses pelayanan demorkatisasi yang berdaulat, sehingga amanat dan tugas dari pada abdi rakyat harus bisa terlaksananya dengan baik. Good gobernance award akan di raih di kebumen, asalkan ada pembagian tugas bahwa tugas pemerintah adalahg Tugas Abdi negara melayani keinginan dan kebutuhan rakyat.